Maluku Utara, Trisula.news — Munandar Silayar, penggiat media sosial di Kepulauan Sula, melontarkan kritik tajam terhadap aparat penegak hukum (APH) dan Bawaslu setempat. Ia menilai penegakan hukum di wilayah tersebut cenderung pilih kasih, memicu pesimisme di kalangan masyarakat.
Munandar mengungkapkan penurunan kepercayaan publik terhadap aparat hukum akibat penegakan yang dianggap diskriminatif.
“Penegakan hukum yang terlihat tebang pilih merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini,” ujarnya dalam wawancara pada Selasa, (20/8).
Ia menyoroti beberapa kasus yang melibatkan pejabat daerah yang menunjukkan kekebalan hukum. Salah satu contohnya adalah kasus penyerangan terhadap jurnalis yang dihentikan karena terlapornya adalah pejabat ASN. Menurut Munandar, bukti video tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
Munandar juga mengkritik dugaan provokasi oleh seorang pejabat ASN kepada kepala desa untuk memenangkan Pilkada, yang meskipun ada bukti, kasusnya dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana. Situasi ini, katanya, dapat menimbulkan frustrasi di masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada hukum.
Kekecewaan ini, menurut Munandar, bukanlah hal baru dan diperparah oleh kasus-kasus korupsi di daerah. Ia khawatir jika kekecewaan terus dibiarkan, masyarakat bisa mengambil tindakan hukum sendiri.
“Jangan salahkan masyarakat jika mereka bertindak di luar hukum karena frustrasi,” tegasnya.
Dalam perkembangan terkait, Bawaslu Kepulauan Sula telah merilis pernyataan bahwa dua pejabat Pemda yang dilaporkan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. Namun, kasus ini akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk penanganan lebih lanjut.
(RL/Red)
